Oligarki dan Demokrasi di Indonesia
Jeffrey A Winters
Tulisan ini menelusuri perubahan politik pertahanan kekayaan kaum oligark dan oligarki sejak era Soekarno, Orde Baru Soeharto, hingga kini. Menurut penulis yang mengkaji dampak kekuasaan oligarki dalam ekonomi-politik Indonesia ini, ketidaksetaraan kekayaan yang ekstrem antar-warga senantiasa mengarah ke ketidaksetaraan politik yang juga ekstrem. Di sisi lain, kekuatan oligarki di Indonesia bisa tampil dominan dan mendistorsi, selain tidak memadainya infrastruktur hukum juga karena lemahnya pengorganisasian dan mobilisasi di antara aktor civil societyIndonesia.
Dari semua sumber daya kekuasaan politik di Indonesia, kekuasaan material jelas adalah yang paling terkonsentrasi, serba guna, tahan lama, dan kurang terbatas. Kesenjangan kekuasaan material dalam masyarakat Indonesia merupakan salah satu yang terbesar di dunia. Data tahun 2010 memperlihatkan bahwa rata-rata kekayaan bersih empat puluh oligark terkaya di Indonesia lebih dari 630.000 kali lipat PDB per kapita Indonesia (di Thailand dan Korea Selatan kesenjangannya hanya 190.000 dan 69.000). Meskipun kaum oligark itu kurang dari 2 per 1.000.000 jumlah penduduk, gabungan aset mereka setara dengan 10 persen PDB.1 Sekalipun kita memperluas lensa pengamatan hingga mencakup 43.000 orang Indonesia dengan aset keuangan lancar (liquid financial assets) sekitar 1 juta dolar AS, hasilnya masih menunjukkan konsentrasi sumber daya kekuasaan material sangat besar tetap di tangan segelintir orang.2 Meskipun individu individu itu mewakili kurang dari 2 per 10.000 populasi, secara rata-rata mereka menguasai aset finansial 1.220 kali lipat pendapatan tahunan rata-rata orang Indonesia. Gabungan aset mereka setara 25 persen PDB. Indonesia mengikuti pola klasik perkembangan kapitalis: saat standar hidup masyarakat bawah dan menengah meningkat secara perlahan, sejumlah kecil warga sangat kaya di lapisan atas dengan cepat meninggalkan warga lainnya.
[ http://www.prismajurnal.com ]