Adi MS, salah seorang perwakilan seniman, akan ikut turun jalan dalam aksi "Indonesia Waras" tersebut. Bahkan, seniman musik itu juga aktif mengeluarkan seruan terbuka agar masyarakat lain ikut serta mendukung aksi "Indonesia Waras". "Usaha melumpuhkan KPK semakin menjadi. Ayo dukung KPK! Hadir di KPK Kamis besok sore. Lawan koruptor!" tegas Adi MS dalam akun twitternya @addiems.
Selain seruan di twiiter, juga ada seruan serupa yang beredar melalui whatsapp. Seperti ini isinya: " kepada teman2 semua agar lebih gencar lagi mengajak keluarga, saudara, kerabat, tetangga, handai-tolan, teman, sahabat, parasobat & khalayak luas untuk HADIR ke KPK Kamis 15 Juni 2017 - Pkl. 15.30 WIB. Ingatkan mereka, bahwa ini SANGAT PENTING bagi negeri tercinta, INDONESIA !!"
Aksi dukungan untuk KPK ini muncul setelah DPR membentuk Pansus Hak Anket terhadap KPK. Pada awalnya, partai-partai di DPR banyak yang menolak adanya usulan pengajuan hak angket kepada KPK ini. Namun, setelah mantan Ketua Umum PAN Amien Rais mendatangi DPR untuk memberikan penguatan pengajuan hak angket kepada KPK, sikap partai di DPR jadi berubah.
Seperti diketahui, sebelum Amien Rais memberikan penguatan pengajuan hak angket kepada KPK, publik sempat heboh. Sebab, nama Amien disebut-sebut dalam sidang dugaan korupsi alat kesehatan dengan terdakwa eks Menteri Kesehatan Siti Fadilah Supari..Dalam sidang tuntutan pada Rabu (24/5) lalu, jaksa penuntut umum menyebut Amien Rais menerima aliran dana. Dia disebut menerima aliran dana sebanyak Rp 600 juta yang ditransfer selama enam kali masing-masing Rp 100 juta.
Sikap Amien Rais yang menyerang KPK akhirnya mendapat sorotan minor dari kalangan masyarkat. Bahkan, sampai ada aksi massa dari organisasi Patriot Garuda Nusantara (PGN) pimpinan Gus Nuril di depan kantor Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam). Mereka meminta pemerintah berwenang mencekal Amien Rais yang hendak pergi ke Arab Saudi dengan alasan umroh. Pasalnya, menurut mereka Amien Rais sedang tersandung kasus hukum yang harus diusut.
Sementara, Hendrik Rosdinar (Pegiat Antikorupsi, Manajer Advokasi Aliansi Masyarakat Sipil untuk Demokrasi /YAPPIKA) dalam opininya di Tribunenews (7 Juni 2017) menyebut kepercayaan publik terhadap Amien Rais sudah pada titik nadir. Hendrik Rosdinar mengatakan:
Saya rasa kepercayaan publik terhadap Amien Rais sudah pada titik nadir setelah dia tidak konsisten dengan janjinya untuk jalan kaki dari Yogyakarta ke Jakarta dan banyak kontroversi lain. Jika Amien Rais percaya bahwa tidak ada keterlibatan dia dalam korupsi alkes, ya hadapi saja proses hukum (jika ada). Tidak malah membuat manuver politik yang justru tidak baik bagi citra dia.Bukan hanya para seniman saja yang memberikan dukungan kepada KPK. Mahfud MD, Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (Ketum DPP) Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara-Hukum Administrasi Negara (APHTN-HAN) dan Pusat Studi Konstitusi (PUSako) Fakultas Hukum Universitas Andalas, juga memberikan dukungan terhadap KPK. Mahfud MD yang mewakili ratusan guru besar hukum dari universitas negeri maupun swasta ini menilai pengguliran hak angket dan pembentukan pansus angket cacat hukum. Subjek dan objek yang dituju sangat keliru, sebab KPK bukan lembaga pemerintahan. Karena itu, Mafud mengimbau Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) agar tak mengikuti keinginan DPR terkait hak angket. “APHTN-HAN dan PUSako mengimbau agar KPK tidak mengikuti kehendak panitia angket yang pembentukannya bertentangan dengan peraturan perundang-undangan,” ujar Mahfud MD seperti dilansir Liputan6.
Pertanyaannya, akan berakhir seperti apakah KPK nanti? Mungkinkah Amien Rais yang akan menang? Siapa yang lebih kuat? Proses politik ini tampaknya akan menyedot perhatian publik. Moga-moga saja KPK tetap tegak berdiri dan makin kuat untuk memerangi koruptor.