TERKINI

Surat Terbuka untuk Jokowi dan SBY: Soal Penanggulangan Kemiskinan di Indonesia

Surat Terbuka untuk Jokowi dan SBY: Soal Penanggulangan Kemiskinan di Indonesia
-----------------------------------------------------------------------------------------------
Orang Miskin, Apa Kabarmu?
Kartu Sakti, Apa Dasar Hukummu?
SBY, Di Mana Jejak Programmu?




Program penanggulangan kemiskinan sudah ada di Indonesia sejak lama. Dalam masa pemerintahan Orde Lama (Orla) sudah ada program penanggulangan kemiskinan dalam “Garis-Garis Besar Pola Pembangunan Nasional Semesta Berencana 1961-1969”  (rencana pembangunan delapan tahunan).

Pada masa Orde Baru juga terdapat program penanggulangan kemiskinan dalam tahapan Rencana Pembangunan Lima Tahun (Repelita), salah satu program yang paling dikenal adalah program IDT (Inpres Desa Tertinggal) yang diatur dalam Inpres Nomor 3 Tahun 1993.

Sementara program penanggulangan kemiskinan pada masa reformasi dewasa ini jauh lebih beragam lagi. Contohnya dapat dilihat pada pemerintahan SBY yang menerapkan banyak program, seperti terinci di bawah ini.
Jenis Program Kluster I adalah:
1. Jamkesmas./ Jamkesda / BPJS
2. Program Keluarga Harapan (PKH).
3. Program BSM (Bantuan Siswa Miskin).
4. Raskin (Beras Untuk Keluarga Miskin) .

Jenis Program Kluster II adalah
1. Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri (PNPM)

Jenis Program Kluster III adalah:
1. KUR (Kredit Usaha Rakyat) ;
2. KUBE

Pertanyaannya, apa yang akan dilakukan para aparatur pada Pemerinthan Jokowi dalam penanggulangan kemiskinan di Indonesia masa kini? Lantas di mana letak program Kartu Sakti yang diterapkan Jokowi? Apa dasar hukumnya dan bagaimana relasi KARTU SAKTI dengan program penanggulangan kemiskinan yang diterapkan Pemerintahan SBY?

Berdasar informasi yang saya peroleh, Kartu Indonesia Pintar (KIP) yang diterapkan Jokowi ternyata memakai anggaran BSM (Bantuan Siswa Miskin) dari APBN 2014. Kalau benar KIP memakai dana BSM yang diterapkan SBY, maka hanya terjadi perubahan nama. Terus pertanyaan yang muncul kemudian adalah: biaya pencetakan kartu-kartu KIP pakai dana apa dan berapa besar nominalnya? Waow.. pasti besar lho biaya untuk pencetakan kartu-kartu KIP itu.

Nah, untuk memperoleh kejelasan masalah ini, maka Saya menulis surat terbuka ini kepada para pihak terkait. Mohon kiranya dapat diberi penjelasan sedetailnya agar Saya bisa paham dan lebih mengerti dengan program pemerintahan baru.

Selain mempertanyakan KIP dan BSM, Saya juga ingin mempertanyakan di mana letak perbedaan Kartu Indonesia Sehat dengan Jamkesmas./ Jamkesda / BPJS. Bagaimana pula kelanjutan Program Keluarga Harapan (PKH); KUR (Kredit Usaha Rakyat); dan KUBE?

Demikian saja Surat Terbuka ini dan semoga bisa memperoleh tanggapan yang cukup transparan.


SUTRISNO BUDIHARTO







Video Amatir Detik-Detik Terjadinya Longsor Banjarnegara

Loading the player ...

Video amatir kiriman warga Banjarnegara,Mursali merekam detik-detik terjadinya longsor di Banjarnegara, Jawa Tengah. Dalam video tersebut terekam awal mula tanah mulai bergeser, Minggu (14/12/2014). [METRO TV]

Amerika pun akan Takut pada Indonesia, Jika ......

Indonesia di masa depan tergantung dari pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kenapa demikian? Karena dengan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi itulah, Indonesia akan mampu mengolah kekayaan sumber daya alam sendiri hingga tak banyak tergantung pada negara lain. Dengan cara ini pula, kesejahteraan masyarakat akan terbangun lebih baik. Syarat kuncinya, pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi harus diintegrasikan dengan pembangunan ekonomi. Sehingga, pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi harus berjalan beriringan dengan pembangunan ekonomi.

Fakta yang terjadi: Indonesia yang kaya raya ini ternyata masih miskin. Kenapa bisa demikian? Selama ini, pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi seperti ditempatkan di ruang hampa dan belum diintergrasikan dalam pembangunan ekonomi. Dapaknya, sumber daya alam yang melimpah hanya dijual mentah. Dan yang paling fatal, Indonesia sering disebut tak mampu mengolah minyak sendiri. Ini yang membuat orang kecil selalu menjadi korban karena Pasal 33 UUD'45 jadi bahan "wayangan". Semenatra bau kentut para koruptor luar biasa menyengat. Tak aneh, jika orang yang kaya di Indonesia, bisa punya kekayaan luar biasa, tapi yang miskin waow luar biasa memprihatinkan.

Apakah ratusan juta orang Idonesia ini goblok semua hingga tak mampu mengolah sumber daya alam (termasuk minyak) sendiri? Jawabnya, tidak semuanya goblok. Bahkan, sangat banyak warga Indonesia yang pintar dan cerdas dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Coba tengok sendiri lewat mbah google, siapa yang menemukan teknologi 4G?

Pendek kata, dari sisi kompetensi intelektual, orang Indonesia cukup kuat. Tapi, dalam kompetensi moral, masih buruk: utamanya kompetensi moral para penentu kebijakan / penguasa politik. Karena itu, Indonesia masa depan, sangat bergantung pada pemimpin yang memiliki KOMPETENSI MORAL cukup kuat.

Jika pada pemilu berikutnya nanti bisa melahirkan PEMIMPIN BARU yang memiliki KOMPETENSI MORAL cukup kuat, maka masih ada harapan untuk mewujudkan INDONESIA yang SUPER POWER. Sebab, untuk mengintegrasikan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam pembangunan ekonomi bangsa, memang perlu PEMIMPIN BARU yang memiliki KOMPETENSI MORAL cukup kuat. Melalui PEMIMPIN yang memiliki KOMPETENSI MORAL cukup kuat inilah, semua kekayaan sumber daya alam Indonesia ini akan dapat dimanfaatkan untuk membangun kesejahteraan untuk semua warga (Pasal 33 UUD'45).

Melalui PEMIMPIN yang memiliki KOMPETENSI MORAL cukup kuat inilah, timah kita wajib diolah di dalam negeri dan DILARANG KERAS ekspor mentah. Demikian pula minyak, gas, bauksit, nikel, uranium dll. Jika ini diterapkan, Amerika pun akan takut pada Indonesia.
Pertanyaannya: kapankah akan ada PEMIMPIN yang memiliki KOMPETENSI MORAL cukup kuat di negeri ini?

Soal Pencabutan Subsidi BBM: Terjadi “Sesat Pikir” dalam Pengelolaan Negara?

Menjelang kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) lalu, alasan yang sering dipaparkan sebagai pembenar adalah besarnya angka subsidi BBM yang dibakar tiap tahun.  Menurut Presiden Joko Widodo (Jokowi) , dalam lima tahun terakhir, subsidi BBM sudah menyedot anggaran hingga Rp 714 triliun [ theglobejournal.com - Selasa, 18 November 2014 06:31 WIB. ] 

Pertanyaannya yang muncul kemudian adalah; dari manakah sumber anggaran subsidi BBM tersebut? Bukankah sumber anggaran subsidi BBM itu juga berasal dari APBN. Lantas, dari manakah sumber anggaran dalam APBN tersebut? Jawabnya, sumber pendapatan negara, ternyata sebagian besar berasal dari pajak masyarakat. Untuk lebih jelasnya, mari kita baca isi APBN, khususnya pada pos Pendapatan Negara dalam APBN.

Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Pasal 11 ayat (3) menyebutkan bahwa pendapatan negara terdiri atas 1.penerimaan perpajakan, 2.penerimaan negara bukan pajak (PNBP), dan 3.penerimaan hibah.

Pada APBN 2014, pendapatan negara yang dimaksudkan dalam Pasal 11 ayat (3) UU Nomor 17 Tahun 2003 terinci dalam tabel di bawah ini.

Rincian Anggaran Pendapatan Negara Tahun Anggaran 2014
APBN 2014 (miliar)
Prosentase
Jumlah Anggaran Pendapatan Negara Tahun Anggaran 2014
Rp1.635.378,50
100,00%
Penerimaan Perpajakan
Rp1.246.107,00
76,20%
Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)
Rp386.946,40
23,66%
Penerimaan Hibah
Rp2.325,10
0,14%

Pendapatan negara dalam Rancangan APBN Tahun 2015 semula diproyeksikan sebesar Rp1.762.296,0 miliar atau meningkat sebesar Rp126.917,5 miliar dari APBN 2014 (sebesar Rp1.635.378,5 miliar).  Namun, dalam Undang-undang Nomor 27 Tahun 2014 tentang APBN 2015, pos pendapatan negara tercatat mencapai sebesar Rp1.793.588,9 miliar. Rinciannya terdapat dalam tabel di bawah.

Rincian Anggaran Pendapatan Negara Tahun Anggaran 2015
APBN 2015 (miliar)
Prosentase
Jumlah Anggaran Pendapatan Negara Tahun Anggaran 2015
Rp1.793.588,92
100,00%
Penerimaan Perpajakan
Rp1.379.991,63
76,94%
Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)
Rp410.340,98
22,88%
Penerimaan Hibah
Rp3.256,31
0,18%

Jika dilihat komposisinya, pendapatan negara tetap tak jauh berbeda dengan APBN 2014. Bahkan, prosentase sumber pendapatan negara pada penerimaan pajak tahun 2015 justru naik menjadi 76,94%, sedang pendapatan negara non-pajak justru turun menjadi 22,88%.

Artinya, sumber pembiayaan penyelenggaraan negara di Indonesia sebagian besar berasal dari pajak. Sedang kekayaan Sumber Daya Alam Indonesia yang melimpah ruah di dalam laut maupun di darat jauh lebih kecil karena hanya menyumbang 22,88% dari total pendapatan negara.

Antara Subsidi BBM dan Kekayaan Sumber Daya Alam
Lantas,  seberapa besar pendapatan negara yang diperoleh dari sumber daya alam minyak dan gas? Rinciannya ada dalam tabel di bawah ini:

Rincian Penerimaan Negara Bukan Pajak 2014
APBN 2014 (miliar)
Prosentase
Jumlah Anggaran Pendapatan Negara Tahun Anggaran 2014
Rp1.635.378,50
100,00%
Jumlah Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)
Rp386.946,40
23,66%
Penerimaan Sumber Daya Alam
Rp241.114,60
14,74%
Penerimaan Sumber Daya Alam Minyak dan Gas
Rp211.668,20
12,94%
Penerimaan Sumber Daya Alam Non migas
Rp29.446,40
1,80%

Penerimaan Sumber Daya Alam Minyak dan Gas dalam APBN 2014 ternyata hanya mencapai  Rp211.668,20 miliar atau 12,94% dari jumlah Pendapatan Negara 2014 (sebesar Rp1.635.378,5 miliar).  Sedang  Penerimaan Sumber Daya Alam (termasuk Migas) hanya 14,74% dari total Pendapatan Negara.

Pendek kata, sebesar apapun anggaran Subsidi BBM, tetap berasal dari Pendapatan Negara yang sebagian besar sumbernya digali dari pajak [entah itu dari pajak penghasilan (PPh), pajak pertambahan nilai (PPN), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), Cukai, dan Pajak lainnya].

Lantas, mengalir ke mana saja kekayaan Sumber Daya Alam Indonesia selama ini? Mungkinkah kekayaan Sumber Daya Alam Indonesia yang melimpah dari Aceh hingga Papua hanya dinikmati oleh para mafia atau oknum-oknum pelaku KKN? Padahal, dalam Pasal 33 UUD 1945 disebutkan dengan jelas bahwa  “Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat” [ayat (3) - pasal 33 UUD 1945]. Benarkah kekayaan Sumber Daya Alam Minyak dan Gas Indonesia telah dipergunakan untuk kemakmuran rakyat seperti yang tertuang dalam ayat (3) - pasal 33 UUD 1945?

Mari berpikir dengan jernih dan jangan sampai terjadi ‘sesat pikir’ dalam pengelolaan negara maupun dalam pengelolaan kekayaan sumber daya alam di Indonesia. Yang jelas, jika melihat penggunaan anggaran negara pada APBD di tiap daerah; sebagian besar dialokasikan untuk membiaya Belanja Pegawai.

Untuk memperkuat kapasitas fiskal pemerintah, sebenarnya dapat melakukan peninjauan ulang pada kerjasama pengelolan sumber daya alam yang melibatkan perusahaan asing. Denga cara itu, pemerintah setidaknya bisa menghindari pencabutan subsidi BBM demi menjaga daya beli masyarkat miskin. Selain itu juga untuk menjaga daya saing usaha kecil Indonesia dalam menghadapi perdagangan bebas ASEAN 2015 (Masyarakat ekonomi ASEAN/MEA) nanti. Sayangnya, Presiden Joko Widodo tetap memilih menaikkan harga BBM. Tak aneh, jika banyak yang menentang langkah Presiden Joko Widodo tersebut.

Di manakah keberpihakan negara kepada rakyat, jika anggaran negara ini sebagain besar dipakai untuk memenuhi kebutuhan aparatur negara (terutama Belanja Pegawai)?  Sementara rakyat dipaksa membeli BBM dengan harga mahal dan menaggung beban biaya hidup lebih berat lagi akibat dampak kenaikan harga BBM. Padahal, pendapatan masyarakat Indonesia masih terbilang rendah jika dibandingkan dengan pendapatan masyarakat negara di ASEAN.

Bagaimana akan meningkatkan daya saing dalam perdagangan bebas ASEAN 2015 nanti, jika beban masyarakat justru diperberat dengan efek domino dampak kenaikan harga BBM? Bagi para pemilik modal besar,  dampak kenaikan harga BBM itu mungkin dapat diatasi dengan mudah. Tapi bagaimana dengan mereka para pelaku usaha kecil yang bermodal pas-pasan? Jangan-jangan para pelaku usaha kecil akan bangkrut dan jatuh menjadi warga miskin baru akibat kalah bersaing dalam perdagangan bebas ASEAN 2015. Siapa yang "sesat pikir" jika banyak warga jatuh melarat akibat terkena efek domino dampak kenaikan harga BBM? [ Sutrisno Budiharto ]




 
Copyright : © 2011. Sutrisno Budiharto - All Rights Reserved
Powered by Blogger